SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENDIKBUD TAHUN 2018 - Apakah sahabat sedang mencari informasi tentang ALHAD TIME ?, Nah isi dalam Artikel ini disusun agar pembaca dapat memperluas pegetahuan tentang SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENDIKBUD TAHUN 2018, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan referensi dari semua pembahasan untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita Hari ini, Artikel Berita Politik Terbaru, Artikel Berita Terhangat, Artikel Info Politik, Artikel Politik Indonesia, Artikel Politik Terbaru, yang kami suguhkan ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENDIKBUD TAHUN 2018
link : SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENDIKBUD TAHUN 2018

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENDIKBUD TAHUN 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2018, maka Kemendikbud memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kemendikbud dengan ketentuan sebagai berikut.

I. INFORMASI UMUM
1. Unit kerja yang mendapatkan alokasi formasi (alokasi penempatan) adalah sebagai berikut.
    a. Unit Utama Pusat

1.  Sekretariat Jenderal
2.  Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
3.  Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
4.  Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
5.  Direktorat Jenderal Kebudayaan
6.  Inspektorat Jenderal
7.  Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
8.   Badan Penelitian dan Pengembangan 

    b. Unit Pelaksana Teknis

1. Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan
2. Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan
3. Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan
4. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
5. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi
6. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik
7. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bisnis dan Pariwisata
8. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri
9. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa
10. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam
11. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian
12. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya 
13. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Aceh
14.  Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bali
15. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Banten
16. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bengkulu
17. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo
18. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Jambi
19. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Barat
20. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Selatan
21. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Tengah
22. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kalimantan Timur
23. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Lampung
24. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Maluku
25. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Maluku Utara
26. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Barat
27.  Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nusa Tenggara Timur
28. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Papua
29. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Riau
30. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Barat
31. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Tengah
32. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Tenggara
33. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sulawesi Utara
34. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat
35. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Selatan
36. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Yogyakarta
37. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh
38. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Bali
39. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Banten
40.  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Gorontalo
41. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat
42. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah
43. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
44. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat
45. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan
46. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur
47. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara 
48. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau
49. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku
50. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Maluku Utara
51. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat
52. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Timur
53. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua
54. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat
55. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Riau
56. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat
57. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara
58. Balai Konservasi Borobudur
59. Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh
60. Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
61. Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
62. Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta
63. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
64. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
65. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
66. Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
67. Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
68. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat
69. Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
70. Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku
71. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
72. Galeri Nasional Indonesia
73. Museum Basoeki Abdullah
74. Museum Kebangkitan Nasional 
75. Museum Nasional Indonesia
76. Museum Perumusan Naskah Proklamasi
77. Museum Sumpah Pemuda 
78. Balai Bahasa Aceh 
79. Balai Bahasa Jawa Barat 
80. Balai Bahasa Jawa Timur 
81. Balai Bahasa Kalimantan Tengah 
82. Balai Bahasa Riau 
83. Balai Bahasa Sulawesi Selatan 
84. Balai Bahasa Sulawesi Tengah 
85. Balai Bahasa Sulawesi Utara 
86. Kantor Bahasa Bangka Belitung 
87. Kantor Bahasa Banten 
88. Kantor Bahasa Bengkulu 
89. Kantor Bahasa Gorontalo 
90. Kantor Bahasa Jambi 
91. Kantor Bahasa Kalimantan Timur 
92. Kantor Bahasa Kepulauan Riau 
93. Kantor Bahasa Lampung 
94. Kantor Bahasa Maluku 
95. Kantor Bahasa Maluku Utara 
96. Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat 
97. Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur 
98. Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara 
99. Balai Arkeologi Bali 
100. Balai Arkeologi Daerah istimewa Yogyakarta 
101. Balai Arkeologi Jawa Barat 
102. Balai Arkeologi Kalimantan Selatan 
103. Balai Arkeologi Papua 
104. Balai Arkeologi Sulawesi Selatan 
105. Balai Arkeologi Sulawesi Utara
106. Balai Arkeologi Sumatera Selatan
107. Balai Arkeologi Sumatera Utara

2. Informasi mengenai unit kerja dan rincian formasinya (jabatan, kualifikasi pendidikan, dan jumlah formasi) dapat dilihat pada alamat website https://ift.tt/WwAfcH.
3. Proses seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, meliputi:

• Seleksi administrasi, dilaksanakan bagi pelamar yang telah memenuhi persyaratan tata cara pendaftaran;
• Seleksi kompetensi dasar (SKD), dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi. SKD dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dengan cakupan materi meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
• Seleksi kompetensi bidang (SKB), dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan (MP) seleksi kompetensi dasar (SKD). Cakupan materi SKB meliputi Tes Literasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Tes Kemampuan Bahasa Inggris, Tes Penalaran dan Pemecahan Masalah, Tes Dimensi Psikologi, dan Wawancara dan/atau Unjuk Kerja.

II. KRITERIA PELAMAR
1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut:
a. Pelamar formasi putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumlaude) adalah pelamar lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1 dengan kriteria: 
    
1) lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri berpredikat dengan pujian (cumlaude) dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/unggul dan Program Studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan, dibuktikan dengan keterangan “lulus dengan pujian (cumlaude)” pada ijazah atau transkip nilai;
2) lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya (setara dengan cumlaude) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

b. Pelamar formasi penyandang disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas dengan kriteria: 
    1) mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
    2) mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi, 
    3) mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda. Jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami wajib dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter.

c. Pelamar formasi putra/putri Papua dan Papua Barat, adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

d. Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b, dan c.

2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam poin III berikut ini.


III. PERSYARATAN PELAMAR
a. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada tanggal 26 September 2018 dan setinggitingginya 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2018.
3. Sehat jasmani, rohani serta tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), yang dibuktikan dengan surat keterangan NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Persyaratan Khusus Bagi pelamar jenis formasi putra/putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (cumlaude) berlaku persyaratan khusus sebagai berikut.

1. Pelamar lulus S1/D-IV dengan predikat cumlaude/summa cumlaude dari program studi yang terakreditasi A pada lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun ijazah dikeluarkan. 
2. Pelamar lulus S1 dengan predikat cumlaude/summa cumlaude dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya (setara dengan cumlaude) dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

Bagi pelamar jenis formasi umum, penyandang disabilitas, dan Putra/putri Papua dan Papua Barat berlaku persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Mendapatkan ijazah D-III atau S1/D-IV dari Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau mendapatkan penyetaraan ijazah D-III atau S1/D-IV dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) D-III atau S1 paling rendah 2,75 (dibuktikan dengan transkip nilai yang diterbitkan secara sah oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan).

Silahkan unduh pengumumannya DISINI
Informasi selengkapnya dapat mengunjungi http://cpns.kemdikbud.go.id

sumber: kemdikbud.go.id

Demikianlah Artikel SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENDIKBUD TAHUN 2018

Sekianlah artikel SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENDIKBUD TAHUN 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan artikel ini.

Tweet

Subscribe to receive free email updates: