Judul : KETUA DPR DESAK PEMERINTAH REVISI UU ASN SEGERA DISELESAIKAN
link : KETUA DPR DESAK PEMERINTAH REVISI UU ASN SEGERA DISELESAIKAN
KETUA DPR DESAK PEMERINTAH REVISI UU ASN SEGERA DISELESAIKAN
SUARAPGRI - Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap, Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara (ASN) segera diselesaikan.
Bambang Soesatyo beralasan UU tersebut menyangkut nasib ribuan tenaga honorer.
Pria yang biasa disapa Bamsoet ini menyatakan DPR ataupun pemerintah harus memiliki komitmen dalam penyelesaian Revisi UU ASN tersebut.
"Mengingat revisi ini menjadi krusial dan juga menentukan sedikitnya nasib 252 ribu guru honorer dan 439 ribu tenaga honorer kategori dua (K-2) di seluruh Indonesia," ucap Bamsoet di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Tidak hanya itu, Politikus Partai Golkar ini juga meminta kepada Komisi II DPR untuk mendesak pemerintah agar menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU ASN. Sehingga pembahasan dapat segera dilaksanakan.
PANGGIL KEMENTERIAN PAN-RB
Karena hal itu, dia mendorong agar segera pula memanggil pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Komisi II DPR harus segera memanggil KemenPAN-RB," katanya.
Apalagi, lanjutnya, Menteri PAN-RB Asman Abnur telah berulang kali tidak menghadiri pemanggilan anggota dewan.
"Mengingat sudah empat kali Kementerian PAN-RB absen dalam rapat pembahasan," Bamsoet menandaskan.
(sumber: Liputan6.com)
Bambang Soesatyo beralasan UU tersebut menyangkut nasib ribuan tenaga honorer.
Pria yang biasa disapa Bamsoet ini menyatakan DPR ataupun pemerintah harus memiliki komitmen dalam penyelesaian Revisi UU ASN tersebut.
"Mengingat revisi ini menjadi krusial dan juga menentukan sedikitnya nasib 252 ribu guru honorer dan 439 ribu tenaga honorer kategori dua (K-2) di seluruh Indonesia," ucap Bamsoet di Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Tidak hanya itu, Politikus Partai Golkar ini juga meminta kepada Komisi II DPR untuk mendesak pemerintah agar menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU ASN. Sehingga pembahasan dapat segera dilaksanakan.
PANGGIL KEMENTERIAN PAN-RB
Karena hal itu, dia mendorong agar segera pula memanggil pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Komisi II DPR harus segera memanggil KemenPAN-RB," katanya.
Apalagi, lanjutnya, Menteri PAN-RB Asman Abnur telah berulang kali tidak menghadiri pemanggilan anggota dewan.
"Mengingat sudah empat kali Kementerian PAN-RB absen dalam rapat pembahasan," Bamsoet menandaskan.
(sumber: Liputan6.com)
Demikianlah Artikel KETUA DPR DESAK PEMERINTAH REVISI UU ASN SEGERA DISELESAIKAN
Sekianlah artikel KETUA DPR DESAK PEMERINTAH REVISI UU ASN SEGERA DISELESAIKAN kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan artikel ini.
