PB PGRI DORONG PEMERINTAH SEGERA UBAH PP 48 TAHUN 2005 TENTANG PEMBATASAN REKRUTMEN HONORER

PB PGRI DORONG PEMERINTAH SEGERA UBAH PP 48 TAHUN 2005 TENTANG PEMBATASAN REKRUTMEN HONORER - Apakah sahabat sedang mencari informasi tentang ALHAD TIME ?, Nah isi dalam Artikel ini disusun agar pembaca dapat memperluas pegetahuan tentang PB PGRI DORONG PEMERINTAH SEGERA UBAH PP 48 TAHUN 2005 TENTANG PEMBATASAN REKRUTMEN HONORER, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan referensi dari semua pembahasan untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Berita Hari ini, Artikel Berita Politik Terbaru, Artikel Berita Terhangat, Artikel Info Politik, Artikel Politik Indonesia, Artikel Politik Terbaru, yang kami suguhkan ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : PB PGRI DORONG PEMERINTAH SEGERA UBAH PP 48 TAHUN 2005 TENTANG PEMBATASAN REKRUTMEN HONORER
link : PB PGRI DORONG PEMERINTAH SEGERA UBAH PP 48 TAHUN 2005 TENTANG PEMBATASAN REKRUTMEN HONORER


PB PGRI DORONG PEMERINTAH SEGERA UBAH PP 48 TAHUN 2005 TENTANG PEMBATASAN REKRUTMEN HONORER

SUARAPGRI - Jakarta, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendorong pemerintah segera mengubah PP 48 Tahun 2005 tentang pembatasan rekrutmen honorer.

Pasalnya, PB PGRI menilai bahwa keberadaan PP tersebut menjadi penghalang pemerintah daerah untuk merekrut terbatas guru honorer.


Sebab, dalam PP ini, ada larangan bagi pemda untuk merekrut honorer termasuk guru sejak tahun 2005.

"PP 48 memang dimaksudkan untuk membatasi rekrutmen tenaga honorer. Namun, saat genting seperti sekarang, usulan kami PP tersebut direvisi agar kepala daerah bisa melakukan perekrutan terbatas untuk memenuhi kekurangan guru," jelas Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi, di sela-sela puncak peringatan dan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-72, Sabtu (2/12).

Jika PP 48/2005 direvisi dan memperbolehkan secara terbatas pemerintah daerah merekrut guru honorer lagi, lanjutnya, masalah krisis guru akan selesai.

Baru-baru ini PGRI berdiskusi dengan gubernur Jawa Tengah, MenPAN-RB, dan Mendikbud mencari solusi bagaimana mengatasi kekurangan guru.

Dan, bagaimana kewenangan pemda yang diizinkan merekrut, supaya tidak melanggar aturan.

"Tentu saja pemda wajib merekrut guru yang sesuai kompetensi dan kualifikasinya secara terbatas sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bisa dilakukan apabila kerannya dibuka lagi. Selama ini kan terkunci oleh PP 48/2005," pungkasnya. (sumber: jpnn.com)



Demikianlah Artikel PB PGRI DORONG PEMERINTAH SEGERA UBAH PP 48 TAHUN 2005 TENTANG PEMBATASAN REKRUTMEN HONORER

Sekianlah artikel PB PGRI DORONG PEMERINTAH SEGERA UBAH PP 48 TAHUN 2005 TENTANG PEMBATASAN REKRUTMEN HONORER kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan artikel ini.

Subscribe to receive free email updates:

Sponsor Situs Kami